Dheny Window
JAKARTA - Pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Senin (26/11), memasuki inti acara.
Masih terselenggara di Ballroom JS Luwansa Hotel Jakarta, pada inti rakor ini menghadirkan 3 orang narasumber dari 3 instansi yang berbeda yakni dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Tejo Harwanto dan Kadiv Administrasi Hajrianor hadir langsung mengikuti sesi tersebut.
Sebagai narasumber dari Kemenkeu, Heni Kartikawati Kepala Pusdiklat Keuangan Umum memaparkan tentang bagaimana implementasi corprate university yang telah berjalan di instansinya.
Ia menjelaskan di Kemenkeu, Corpu dioperasionalisasikan dalam 2 strategi yaitu impelementasi pembelajaran terintegrasi dan manajemen pengetahuan. Yang nantinya hal tersebut akan membudayakan pembelajaran yang tidak terpaku di kelas saja.
"Mengingat paradigma sebelumnya, pembelajaran di ASN itu kelas di diklat, Corpu berfungsi sebagai ruang belajar tanpa batas, " kata Heni.
Dan menurut penjelasannya, lanjut Heni, operasionalisasi dari corpu yang melalui manajemen pengetahuan tersusun dari 6 tahapan proses yaitu identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan.
Narasumber kedua ialah Analis Kepegawaian Madya dari BKN Marhaeni Diah Soeparningtias yang memaparkan tentang pengembangan kompetensi yang mengarah pada pengembangan karir pegawai.
Ia menjelaskan pada tahun ini BKN telah melakukan penilaian kompetensi dengan nama smart governance.
"Dari konsep penilaian itu ( smart governance ) ada 3 dimensi yang diuji, pertama dimensi manajerial sosial kultural, kemudian emerging skill atau future skill , dan ketiga dimensi digutalisasi, "
"Yang keseluruhannya akan memenuhi kompetensi smart ASN, arahnya bagi seluruh PNS, " jelas Marhaeni.
